Selasa, 23 Juli 2019

Teknologi Informasi | Teknologi Informasi Bahasa Inggris


Sidang sangkaan kebocoran data pemakai Facebook Indonesia pulang bergulir . Agenda sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ialah pemeriksaan kuasa hukum Facebook.

Dalam sidang sebelumnya, kuasa hukum guna PT. Facebook Consulting Indonesia ditampik penggugat karena dirasakan tidak mewakili Facebook pusat.

Gugatan ini diayunkan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) dan Indonesia ICT Institute (IDICTI) untuk Facebook atas skandal sangkaan kebocoran data yang melibatkan Cambridge Analytica. 


Teknologi Informasi Bahasa Inggris 


Teknologi Informasi -"Sisi Facebook kami memverifikasi keabsahan kekuatannya, kami menerjemahkan bahasa kuasa ke dalam bahasa Indonesia sebagai persyaratan prosedural di hadapan Pengadilan Distrik Rotary," kata Jemmy Tommy, Penasihat Hukum untuk LPPMII.

Tommy menuliskan kuasa hukum belum sah mewakili Facebook pusat sebab surat kuasa dalam bahasa Inggris itu harus diterjemahkan oleh penerjemahan bersertifikat sah menurut standar pengadilan di Indonesia.


Ia menjelaskan andai kuasa hukum tidak sah mewakili Facebook pusat, maka pihaknya akan menampik kuasa hukum tersebut.

"Kami bakal cek apakah benar bisa kuasa hukum dari markas pusat Facebook di Silicon Valley Amerika. Kalau bukan dari sana kuasanya maka anda akan pertanyakan dan tolak," ujarnya.

Tommy menuliskan Facebook pusat sebagai tergugat seharusnya tidak dapat mengirimkan kuasa hukum yang mewakili Facebook cabang Indonesia. 

"Sederhananya bila yang digugat kantor pusat PT A namun diwakili oleh kuasa hukum yang bisa kuasanya dari pimpinan cabangnya, maka apakah dapat dianggap mewakili kantor pusat PT A secara hukum?," katanya.


"Harusnya direksi kantor pusat PT A yang benar untuk menyerahkan kuasa hukum mewakili PT A terhadap gugatan tersebut, " lanjutnya. 

Sebelumnya PN Jaksel sudah menunda dua kali sidang sangkaan kebocoran data. Dalam sidang perdana pada 21 Agustus 2018, Facebook Indonesia mangkir karena berdalih penggugat salah menyinggung nama perusahaan.Facebook Indonesia meminta agar nama perusahaan diubah menjadi PT Facebook Consulting Indonesia.

Dalam uji coba kedua, pada 27 November 2018, Facebook Indonesia dan Cambridge Analytica kembali ke rumah untuk tidak menghadiri sidang. Ketika pengadilan memanggil terdakwa kedua, Facebook Indonesia, kantor kejaksaan kosong.

Dalam sidang ketiga pada 6 Maret 2019, Facebook pusat muncul diwakili kuasa hukum, namun surat kuasanya dirasakan tidak sah oleh majelis hakim.

Oleh sebab itu, majelis hakim memandang sidang tidak dapat dijalankan sebab kuasa hukum tidak sah mewakilkan Facebook pusat.


0 komentar:

Posting Komentar