Selasa, 23 Juli 2019

Teknologi Informasi | Teknologi Informasi Bagi Perusahaan


Likuid, perusahaan rintisan urun dana berbasis teknologi, bercita-cita dapat segera mengantongi izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun ini supaya dapat memperkenalkan investasi pilihan bagi masyarakat.

Co-Founder Likuid Budi Sukmana menyatakan, perusahaan yang didirikan pada Maret 2018 ini menyerahkan kesempatan untuk masyarakat guna menanamkan modalnya melewati perusahaan rintisan etape awal. Saat ini, pihaknya memetakan 5—6 perusahaan yang potensial guna ditawarkan untuk investor sesudah mengantongi izin.


Teknologi Informasi - "Kami menawarkan kesempatan bagi orang-orang yang belum pernah berinvestasi dalam memulai untuk berinvestasi di sini, tahun ini rencana Anda akan segera diluncurkan dan Anda mengincar keadilan dalam lisensi crowdfunding sehingga 3 hingga 6 proyek dapat "mencetak poin" di rumah, "katanya kepada Bisnis.com baru-baru ini.

Dia menjelaskan, Likuid mempunyai dua model bisnis yang berbeda, yakni urun dana dan investasi berbasis proyek dengan skema untuk hasil. Saat ini, dia menyiapkan sebanyak proyek yang siap ditawarkan, di bidang periklanan, gim, dan infrastruktur.


Budi memaparkan, skema urun dana untuk perusahaan rintisan adalah hal baru untuk masyarakat. Dia menilai aturan main untuk skema baru ini lebih ketat cocok regulasi yang berlaku.

Regulasi dimaksud ialah POJK No.37/2018 mengenai Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), yang menata total duit yang dihimpun melewati penawaran saham paling tidak sedikit Rp10 miliar. Jumlah pemegang saham diberi batas maksimal 300 pihak dengan jumlah modal disetor maksimal Rp30 miliar.

“Dengan adanya aturan tersebut, investasinya lebih sesuai untuk early stage dan pre-series startup,” ujarnya.


Dia menambahkan, imbal hasil dari skema urun dana juga bertolak belakang dengan pasar modal. Investor perlu menantikan perusahaan rintisan itu tumbuh secara valuasi. Keuntungan baru didapatkan ketika perusahaan mengerjakan merger atau akuisisi, maupun penawaran saham perdana di pasar modal.

Saat ini, lanjutnya, OJK tengah mengkaji pilihan adanya pasar sekunder yang memungkinkan investor ritel mengerjakan jual-beli kepemilikannya dengan sesama investor. Adanya pasar sekunder ini dipercayai dapat menambah pesona skema investasi urun dana. Namun, sekitar ini belum diketahui tentu keputusan tentang hal tersebut.

Di beda sisi, Likuid akan mengenalkan konsep co-investment dengan investor utama yang terdiri dari perusahaan modal ventura, ataupun angel investor. Dengan demikian, beberapa saham perusahaan rintisan bakal ditawarkan terlebih dahulu untuk investor utama, sebelum ditambahkan dengan hasil urun dana dari investor ritel.

Di samping Likuid, ketika ini terdapat sebanyak perusahaan rintisan urun dana berbasis teknologi. Misalnya, Investasi Digital Nusantara (Bizhare), yang menawarkan skema urun dana guna perusahaan waralaba dan Alumnia, yang konsentrasi menawarkan urun dana untuk penelitian dan bisnis komersial.

Edward Ismawan Chamdani, Bendahara Asosiasi Modal Ventura Bagi Start Up Indonesia, mengaku skema urun dana melewati penawaran saham berbasis teknologi informasi bisa menjadi pilihan baru untuk ekosistem perusahaan rintisan di Tanah Air, seiring dengan ketatnya kompetisi untuk menemukan pendanaan etape awal.

Pasalnya, ketika ini terjadi ketimpangan dalam pendanaan etape awal, di mana modal ventura besar sekarang lebih konsentrasi menggarap perusahaan teknologi yang telah lebih matang.

“Venture capital yang konsentrasi di Indonesia telah mulai shifting, dengan fund yang lebih banyak mereka lebih pilih kasih pendanaan yang besar. Bagi seeds funding sebab terlampau banyak, mereka lebih pilih format separate fund,” ujarnya.

Dia menambahkan, adanya regulasi ini memungkinkan investor ritel laksana nasabah prioritas di sebuah bank guna berpartisipasi melakukan pembelian modal dalam perusahaan rintisan.

Menurutnya, peraturan total dana maksimal Rp10 miliar yang dihimpun melewati skema itu sangat lumayan untuk pendanaan tahap mula bagi perusahaan rintisan, sebelum melanjutkan pendanaan ke etape selanjutnya.


Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung mengaku skema urun dana menyerahkan peluang baru untuk perusahaan rintisan guna tumbuh. 

Menurutnya, skema urun dana laksana ini sudah lazim diterapkan di negara maju, dan dilaksanakan tidak melulu untuk perusahaan rintisan, namun lebih luas lagi pun kegiatan ataupun produk yang dijual.

“Ini memberikan pilihan baru agar ekosistemnya lebih terbuka. Kalau crowdfunding laksana ini kan siapa saja dapat ikutan,” ujarnya.

0 komentar:

Posting Komentar