Rabu, 17 Juli 2019

Teknologi Informasi | teknologi informasi indonesia


Penerimaan pajak semester I-2019 menjangkau Rp603,34 triliun atau 38,25 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp1.577,56 triliun. Jumlah itu meningkat 3,75 persen dikomparasikan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuliskan pajak pendapatan masih menjadi sumber utama perkembangan penerimaan pajak. Pajak pendapatan ini dibuntuti sektor nonmigas dengan nilai Rp346,16 triliun, PPN dan PPnBM dengan nominal Rp212,32 triliun, sektor migas Rp30,16 triliun, serta PBB dan pajak lainnya sebesar Rp14,70 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (AFP PHOTO/SAUL LOEB)

Teknologi Informasi - "Penerimaan pajak semester I-2019 menjangkau Rp603,34 triliun atau 38,25 persen dari target APBN 2019," ujarnya dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Senayan,

Menurutnya kinerja penerimaan pajak mengindikasikan peluang guna meningkat pada semester II-2019. Hal ini diproyeksikan dari penerimaan Juni yang tumbuh double digit sebesar 10,35 persen (yoy) dikomparasikan dengan perkembangan Mei.

"Di akhir semester I ini perkembangan penerimaan pajak mulai mengindikasikan tanda-tanda perbaikan seiring pulang normalnya perkembangan restitusi," tambah dia.


Ia menambahkan membaiknya perekonomian domestik, naiknya kepatuhan Wajib Pajak, ekspansi basis pembayar pajak, dan terus berjalannya program reformasi
perpajakan yang mencakup reformasi kepandaian dan reformasi administrasi tergolong penguatan teknologi informasi perpajakan, mendorong penerimaan pajak yang lebih baik di semester II.

Sebelumnya, peringatan Hari Pajak Nasional yang jatuh pada 14 Juli butuh menjadi momentum kuat membetulkan kinerja penerimaan perpajakan. Pelaporan dan pembayaran pajak akan dipermudah dengan mengedepankan pelayanan yang terpercaya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuliskan layanan perpajakan butuh segera mengadopsi pemanfaatan teknologi digital. Wajib pajak tak dapat lagi berkelit lantaran proses perpajakan akan diciptakan semudah menunaikan pulsa.




"Berbagai keputusan yang dipungut harus didasarkan pada analisis yang powerful dan kredibel, identifikasi modus-modus penghindaran pajak," ujar Sri dalam upacara peringatan Hari Pajak Nasional di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak (DJP), Jakarta.

Ani sapaan Sri Mulyani menuliskan bahwa kendala utama dari upaya penerimaan pajak di era ketika ini yakin otoritas perpajakan mesti dapat mengelola dan menganalisa basis data perpajakan. Sebab pekerjaan ekonomi yang menyumbang pemasukan negara meningkat rumit lantaran digitalisasi.

"Reformasi perpajakan teknologi informasi dan basis data, akibat dari digital bond ialah jenis kegiatan yang semakin kompleks, dan kuantitas kegiatan yang semakin susah ditangani secara manual," pungkasnya.

0 komentar:

Posting Komentar