Senin, 27 Mei 2019

Teknologi Informasi | teknologi informasi adalah pdf


Beberapa pihak menanyakan efektivitas kepandaian pembatasan akses media sosial termasuksoftware pesan singkat WhatsApp yang dimaksudkan untuk menahan penyebaran hoaks alias berita bohong.

Sejak pemerintah memberitahukan pembatasan akses media sosial, warganet menggunakan software koneksi guna mengakali kepandaian tersebut.


Teknologi Informasi - Salah satunya, Muhammad Idam Jabbar, seorang pegawai swasta yang bermukim di Tangerang, yang mengaku kendala mengakses gambar dan data PDF via software pesan singkat WhatsApp.

Setelah menggunakan software koneksi alternatif, kesudahannya koneksinya kembalilaksana semula.

"Kemarin saya dari siang mulai kendala nggak dapat kirim file gambar sama file PDF via WA, sama terdapat pembatasan akses instragram. Saya pakai software namanya Intra,telah lancar, bisa," ujar Idam untuk BBC News Indonesia, Kamis (23/05).
Hal yang sama diajukan Bunga Pertiwi yang mengeluh tidak dapat mengakses platform media sosial Twitter dan Instagram.


Pakai VPN sebagai alternatif
Demikian halnya WhatsApp yang hanya dapat mengirimkan teks, tetapi tidak dapat mengakses video dan potret yang diterima akun WhatsAppnya.

"Akhirnya aku gunakan VPN-deh, tapi sesudah tahu mengenai privacy data, barangkali kita nggak gunakan VPN bila melakukan transaksi perbankan atau apa juga itu," ujar Bunga.

Virtual Private Network (VPN) menjadi salah satu pilihan aplikasi yang paling tidak sedikit digunakan warganet guna mengakses media sosial, sekitar pembatasan akses diberlakukan pemerintah.

Meski demikian, pemakaian VPN - laksana layaknya seluruh produk di dunia - punya risiko.
Pakar teknologi informasi Ruby Alamsyah menuliskan pemakaian VPN cuma-cuma berisiko pada ketenteraman data pemakai. VPN yang cuma-cuma belum tentu memastikan semua traffic internet yang melewati jaringan VPN tidak ditabung oleh pihak penyelanggara VPN.

"Jadi traffic internet kita, baik tersebut akses ke media sosial, akses ke email, itudapat diintercept oleh pihak penyelanggara VPN tadi," kata dia.

Di samping itu, banyak sekali dari masyarakat tidak menyadari software VPN yang mereka gunakan, disusupi oleh spyware yang menyebabkan "data sedetail apapun di handphone anda akan diambil."

Efektifkah pembatasan akses media sosial?
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengerjakan pembatasan sedangkan terhadap fitur media sosial dan pesan instan demi menghambat penyebaran hoaks seputar aksi demo dan kerusuhan pada 21 dan 22 Mei.


Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menuliskan pemakai sebanyak media sosial tidak dapat mengirim dan menerima video dan potret untuk sedangkan waktu.

Komite Fact-Checher Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Ariwibowo Sasmito memandang tahapan ini tak lumayan efektif menahan penyebaran hoaks, sebab bagaimanapun, warganet tidak jarang kali memiliki teknik untuk mengakalinya.
"Masyarakat sendiri sudah lumayan pandai guna 'mencari jalan belakang'," cetusnya.

Namun, Pakar teknologi informasi Ruby Alamsyah memandang tahapan yang dilaksanakan pemerintah ini lumayan efektif mengurangi penyebaran hoaks yang masif di tengah keresahan masyarakat terhadap kerusuhan yang terjadi pada Rabu (22/05) dini hari.


"Karena begitu pembatasan tersebut dilaksanakan, penyebaran hoaks jauh berkurang, walaupun di sisi beda masyarakat terdapat yang masih memakai VPN, software guna mengakalinya, namun intinya penyebaran tersebut tidak terjadi masif sebelum adanya pembatasan," kata dia.

Melanggar hak berkomunikasi?
Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) menentang kepandaian pembatasan potret dan video di media sosial ini yang menurut keterangan dari mereka tak cocok Pasal 28F UUD 1945 yangmengaku bahwa masing-masing orang berhak guna berkomunikasi dan mendapat  informasi, serta pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kemerdekaan kepada masyarakat guna mencari, menerima dan mengucapkan informasi.


Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan mengetahui upaya ini dilaksanakan pemerintah untuk memberi batas akses media sosial guna menghindari tersebarnya kabar bohong yang dengan gampang tersebar di media sosial, namun kepandaian ini pun membatasi hak publik untuk mendapat  informasi.
"Kami pun melihat bahwa ada keperluan lain yang diganggu oleh kepandaian itu, yaitukesempatan masyarakat guna mendapatkan informasi yang benar pun ikut terganggu," kata dia.
"Media sosial kan tidak hanya dipakai untuk menyebarkan kabar bohong, namun dia jugadipakai untuk sekian banyak  kabar, termasuk pun untuk keperluan bisnis yang itudilaksanakan oleh orang-orang di luar Jakarta," imbuhnya kemudian.
Senada, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memandang pembatasan akses terhadap media sosial dan software messaging sudah menghambat komunikasi masyarakat,khususnya melalui software Whatsapp dan Line.


"Pemerintah dalam mengeluarkan kepandaian pembatasan akses terhadap media sosial dansoftware messaging mesti benar-benar mengkaji batas-batasannya yang jelas, supaya tidak membuka kesempatan terjadinya pengurangan hak dan kepentingan yang lebih luas,laksana hak guna berkomunikasi," ujar Direktur Eksekutif ICJR Anggara dalam penjelasan tertulisnya.
     Berdasar pemantauan BBC News Indonesia, platform media sosial populer di Indonesialaksana Instagram, WhatsApp dan Facebook susah diakses memakai seluler semenjak Rabu (22/05) siang. Akses video dan potret hanya dapat dilakukan via jaringan nirkabel atau wifi.
Berbagai hoaks, dari Brimob bermata sipit dan potret peluru tajam
Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menuliskan akses ke sebanyak media sosial tersebut diberi batas karena perannya dalam penyebaran konten hoaks di tengah kerusuhan.
"Jadi fitur yang sedangkan kita prioritaskan guna tidak digiatkan yaitu video danpotret atau gambar, sebab secara psikologis tanpa anda memberi teks, tanpamengucapkan apa pun, melulu video saja, dapat langsung kena pada emosi," ujar Rudiantara.
     Aribowo Sasmito dari Mafindo menuliskan hoaks yang tidak sedikit beredar pada ketika unjuk rasa yang dibuka pada Selasa (21/05) dan berujung pada kerusuhan pada Rabu (22/05)pagi-pagi sekali antara beda adanya anggota Brimob yang bermata sipit, yang dinamakan sebagai "impor petugas dari China".
"Padahal anda sama-sama tahu di Indonesia ini suku-suku tertentu memang bermata sipit," kata dia.
Marak beredar pula potret peluru tajam yang dinamakan ditembakkan oleh aparat kepolisian terhadap massa pada ketika kerusuhan. Padahal, kepolisian menegaskan aparat di lapangan tidak dibekali peluru tajam
"Sementara masyarakat masih sulit memisahkan apa tersebut peluru tajam, apa tersebut selongsong yang tidak sedikit diedarkan di media sosilal itu," kata dia.
Di samping itu, pada Rabu (22/05) pagi ada informasi simpang siur berhubungan jumlah korban meninggal dalam kerusuhan dan kabar adanya masjid yang diserang polisi.
Lantas, kenapa hoaks masih tidak sedikit beredar, walau sudah tidak sedikit penyebar hoaks ditahan?
     Berdasarkan keterangan dari Aribowo, hoaks dapat mudah menyebar sebab konten yang beredar menyentuh emosi pemakainya.
"Untuk merangsang emosi orang Indonesia, yang orientasinya religius dan kekeluargaan,seringkali paling tidak sedikit pakai isu SARA," kata Aribowo.
Selain hal emosi, minimnya literasi pun membuat hoaks gampang menyebar. Kebanyakan dari pemakai media sosial, ingin hanya menyimak sekilas konten yang tersebar di media sosial, tanpa mengerjakan verifikasinya terlebih dulu.


0 komentar:

Posting Komentar