Jumat, 24 Mei 2019

Teknologi Informasi | prinsip teknologi informasi high tech high touch


Dea Valencia memakai Facebook Business Page untuk menjual bisnis pakaian batik bercorakcanggih dari Kota Semarang semenjak 2011. Batik Kultur, merek buatan Dea, sejak mula menjadikan Internet sebagai media pemasaran untuk mencapai konsumen.

Hasilnya di luar dugaan. Melalui Facebook, penjualan Batik Kultur bertambah 60% dalam 10 bulan kesatu, dan basis pelanggan pun meningkat sampai 70%. Hingga sekarang, 95% penjualan Batik Kultur berasal dari media sosial. Dea pun menggunakan Instagram sebagai platform pemasaran dan media komunikasi dengan konsumen.

Baca : Masuki Era Revolusi Industri 4.0? Kementan Siap!

Kisah Dea adalah salah satu misal strategis bisnis yang memanfaatkan kekuatan media sosial dan Internet untuk membuat pasar baru sekaligus memenangkan kompetisi usaha yang semakin kompetitif di ranah off line.


Teknologi Informasi - Internet dan media sosial meningkatkan ruang pemasaran yang lebih luas untuk pelaku usaha mikro guna mengembangkan bisnisnya di daerah. Penggunaan media sosial laksana Twitter, Facebook, Skype, Line, WhatsApp, dan media sosial lainnya guna layanan bisnispun menguntungkan konsumen.

Tapi sekitar ini belum diketahui seberapa besar sebetulnya dampaknya untuk perekonomian di daerah, lokasi pelaku bisnis mikro menjalankan usaha.

Riset kami mengindikasikan pemakaian sosial media berasosiasi secara positif dalampenambahan ekonomi di daerah. Peningkatan 10% dari pemakaian media sosial jugabersangkutan secara positif dengan perkembangan ekonomi wilayah sebesar 0,11%.

Kami meneliti data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015 dan Potensi Desa (Podes) 2014 yang merangkum lebih dari 70.000 desa dan 500 kabupaten dan kota di Indonesia. Kami mengejar bahwa wilayah yang mempunyai kualitas infrastruktur yang baik dan tingkat penetrasi Internet dan media sosial yang tinggi, berasosiasi denganperkembangan ekonomi wilayah yang lebih tinggi.

Potensi ini bisa terakumulasi lebih banyak bila media sosial bisa dioptimalkan sebagai media untuk menambah kehadiran online dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebab survei Deloitte mengindikasikan 36% UMKM di Indonesia tidak mempunyai akses broadband, komputer, smartphone dan website jejaring.

Kami konsentrasi pada peranan Internet dan media sosial dalam ekonomi wilayah di Indonesia, dengan memakai studi permasalahan sektor perniagaan dan pariwisata yang skalanya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Riset ini pun membahas pentingnyasokongan pemerintah dalam membuat regulasi yang menyokong perkembangan ekonomi digital.

Studi ini menyerahkan perspektif baru dengan memakai data-data tingkat kabupaten dan kota guna mendapatkan perkiraan keuntungan dari digitalisasi. Dengan memakai data Susenas 2015, Potensi Desa 2014 dan sejumlah indikator lainnya laksana tenaga kerja dan kualitas infrastruktur dasar, riset menyaksikan kebersangkutanan pemakaian Internet dan perkembangan ekonomi daerah.

Digitalisasi perdagangan, pariwisata, dan lapangan kerja
Salah satu temuan urgen kami ialah faktor infrastruktur penyokong jaringan internet di daerah. Kualitas Base Transceiver Station (BTS) di desa atau kecamatan, menjadi di antara variabel urgen dalam perkembangan ekonomi di daerah.

Baca Juga : Rangkuman Berita Startup & Teknologi Indonesia dalam Sepekan – 18 Mei 2019

Riset ini mengestimasi penambahan 10% kualitas cakupan sinyal berasosiasi denganpeningkatan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjangkau 0,92% di kabupaten dan kota. Percepatan rencana pemerintah menambah cakupan BTS bakal semakin memperkuat terealisasinya potensi ini.

Ada tidak sedikit sektor yang berkembang sebab memakai Internet, namun studi ini merumuskan dua sektor yang berpotensi besar seiring dengan peningkatan pemakaian Internet dan media sosial yaitu sektor perniagaan dan pariwisata.

Pertama, sektor perdagangan ruang belajar UMKM berpotensi menjadi yang menerima guna dari adanya media sosial sebab menurut keterangan dari mereka media sosial ialah strategi marketing yang sangat efektif. Hal ini diperkuat dengan studi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang mengejar bahwa 87% pemakai Internetialah pemakai media sosial. Survei lainnya yang dilaksanakan oleh iDEAmengindikasikan UMKM di Indonesia memakai media sosial laksana Facebook (43%) dan Instagram (11%) sebagai media pemasaran.

Sebagai contoh, pemakaian Facebook menyerahkan efek positif dalam menurunkan ongkos untuk pemasaran dan layanan pemakai. Di samping itu, platform online pun membantu UMKMguna berinteraksi dengan pelanggan, promosi, dan membina kesadaran merek.

Kedua, kontribusi sektor pariwisata Indonesia terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia menjangkau US$17 miliar dan membuat 1,9 juta kegiatan pada 2016. Sektor ini diproyeksikan bakal terus tumbuh 5,6% per tahun sampai 2027. Digitalisasi dan media sosial menyerahkan kesempatan untuk UMKM di sektor ini untuk menerapkan potensi tersebut.

Instagram juga dipakai oleh UMKM, terutama jasa tour dan travel, guna mempromosikan usahanya. Pengguna Instagram di Indonesia adalahterbesar di Asia Pasifik dengan lebih dari 45 juta pemakai aktif. Salah satu akun penyedia jasa tour dan travel di Instagram yang kami wawancara membuka lebih dari 20 jenis perjalanan tiap bulannya guna sekitar 40destinasi wisata dari Labuan Bajo sampai Pegunungan Everest.

Namun menurut keterangan dari Travel and Tourism Competitiveness Index, digitalisasi ini masih merasakan hambatan di sisi infrastruktur yang belum menyokong akses Internet cepat. Indonesia sedang di peringkat ke-42 dari 136 negara pada 2017. Salah satu hal yang menghambat ialah kesiapan sektor informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT). Hal ini mesti dibetulkan karena 82% turis memakai platform digital untuk menggali informasi destinasi wisata dan 73% berkomunikasi memakai media sosial saat berwisata.

Permasalahan regulasi
Di samping perlunya membina infrastruktur yang merata dan penambahan literasi digital, regulasi adalahkomponen urgen dalam pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Upaya pemerintah merancang regulasi layanan digital dimuat dalam Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 mengenai Penyediaan Layanan Aplikasi dan atau Konten melewati Internet (Over-the-Top). Draf ini adalahrevisi dari Surat Edaran Menteri Komunikasi No. 3 Tahun 2016 berhubungan Over-the-top. Beberapa urusan yangditata dalam draf tersebut, antar lain, ruang lingkup penyediaan layanan, keharusan penyedia layanan seperti pencatatan layanan, pemakaian Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), dan penyaringan konten.

Pemerintah pun telah berkonsultasi publik dengan sekian banyak  pemangku kepentingan. Beberapa evolusi dalam draf regulasi pun telah dilakukan, tergolong di dalamnya rencana peralihan dari ketentuan over-the-top (OTT) menjadi ketentuan platform digital. Namun, sampai ketika ini semua pelaku masih mesti menantikan regulasiberhubungan penyediaan layanan digital di Indonesia.

Urgensi regulasi
Di tengah pertumbuhan teknologi dan ekonomi digital di Indonesia, pentingnya kepastian regulasi dapat dilihat minimal dari dua sisi.

Pertama dari segi usaha, regulasi merupakan hal pendukung dalam membuat ekosistem digital yang kondusif. Dengan karakter industri digital yang “disruptif” dan “inovatif”,urgen adanya kerangka regulasi yang menyokong perkembangan inovasi, dengan menyerahkan ruang lebih untuk industri guna bereksperimen, yang tidak jarang disebut light-touch regulation.

Di samping itu, industri digital relatif baru di Indonesia, sehingga urgen untuk mempunyai kerangka regulasi yang memastikan persaingan usaha sehat antara pemain industri besar dan kecil, asing maupun lokal. Kepastian regulasi yang jelas akanmenggambarkan iklim usaha dan fasilitas dalam berbisnis yang baik untuk pelaku usaha ataupun investor.

Kedua, regulasi juga diperlukan untuk menyerahkan kepastian hukum untuk konsumen,yakni pemakai layanan digital. Tidak adanya kepastian regulasi, pemberlakuan regulasi yang restriktif, dan berbelit bisa menghambat konsumen dalam mengakses dan memanfaatkan layanan digital itu secara maksimal. Contohnya transasksi usaha untuk pelaku UKM. Kerangka regulasi yang menyokong seharusnya memastikan kebebasan untuk konsumen dalammemakai layanan secara transparan dan aman.

Rekomendasi untuk pemerintah
Meski regulasi berhubungan platform digital belum diterbitkan, upaya pemerintah butuh diapresiasi. Pemerintah butuh diingatkan kembali mengenai pentingnya kerangka regulasi yang menyokong ekonomi digital.

Hasil studi kami menunjukan bahwa ada sejumlah hal dalam draf ketentuan yang butuh ditinjau kembali. Pertama, pengertian dan ruang lingkup dari layanan digital terlampau luas. Regulasi yang diciptakan harus secara spesifik menggambarkan tujuan daripenciptaan regulasi tersebut. Penyempitan pengertian atau ruang lingkup menurutfaedah dapat meminimalkan konsekuensi dari implementasi regulasi tersebut.

Kedua, harmonisasi regulasi antar kementerian dan lembaga maupun industri bersangkutan. Regulasi yang diciptakan harus konsisten, dan tidak tumpang tindih dengan regulasi yangtelah berlaku sebelumnya. Contohnya ialah definisi dan ruang lingkup dari layanan over-the-top yang tumpang tindih dengan Peraturan Presiden mengenai Roadmap E-Commerce, danketentuan penyaringan konten yang sudah ditata dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kami bercita-cita isu ini bisa ditangani dalam ketentuan platform digital nantinya.

Selain tersebut regulasi yang diciptakan juga mesti sejalan dengan international best practices. Contohnya, prinsip perpajakan digital OECD BEPS Action Plan 1 yang telah diimplementasikan oleh Selandia Baru dan Korea Selatan. Tujuannya ialah untuk menambah daya saing layanan platform digital Indonesia di pasar global.

Kerangka regulasi yang menyokong adalahsatu dari tidak sedikit faktor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Hal yang tidak kalah urgen jugaialah kerja sama antara pemerintah dan sektor usaha untuk membuat ekosistem digital yang kondusif. Juga meyakinkan guna dari pemakaian layanan platform digital dapatdialami oleh semua lapisan masyarakat secara inklusif dan merata.

Jadi, kue ekonomi digital tidak melulu dinikmati oleh pengusaha besar, tapi pun perintis usaha mikro laksana Dea Valencia.

Baca Juga : Yurisdiksi Virtual dalam Revolusi Industri 4.0

0 komentar:

Posting Komentar