Jumat, 24 Mei 2019

Teknologi Informasi | potensi teknologi informasi terhadap 5 kekuatan kompetitif

Teknologi Informasi | Yurisdiksi Virtual 
dalam Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri Keempat atau The Fourth Industrial Revolution (Revolusi Industri 4.0) telah membawa tantangan baru. Revolusi Industri 4.0 yang spektakuler cepatnya telahdominan  pada evolusi teknologi dan sosial, maka ialah hal keliru guna meyakinkanhasil yang tepat bila melulu mengandalkan legislasi/regulasi dan insentif dari pemerintah.

Pada ketika diterapkannya sebuah legislasi/regulasi dan insentif pemerintah maka dapat jadi norma/aturan telah tidak mencukupi lagi atau justeru menjadi tumpang tindih.


Teknologi Informasi - Hal tersebut yang dimaksud dalam White Paper yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) pada November 2016 bahwa “Given the Fourth Industrial Revolution’s extraordinarily fast technological and social change, relying only on government legislation and incentives to ensure the right outcomes is ill-advised. These are likely to be out-of-date or redundant by the time they are implemented".

1. Peradaban Digital Ekonomi dalam Revolusi Industri 4.0

G-2o pada Desember 2018 di Argentina sudah meyakinkan kesepakatan bareng dalam pemberdayaan digital ekonomi. G-20 Leaders’ Declaration Building Consensus For Fair and Sustainable Development dalam butir ke-9 ditetapkan bahwa:

“Untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi dan teknologi yang muncul untuk pertumbuhan dan produktivitas inovatif, kami akan mempromosikan langkah-langkah untuk meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah dan pengusaha, menjembatani kesenjangan gender digital dan lebih lanjut inklusi digital, mendukung perlindungan konsumen, dan meningkatkan pemerintahan digital, infrastruktur digital dan pengukuran ekonomi digital. Kami menegaskan kembali pentingnya menangani masalah keamanan dalam penggunaan TIK.

Baca Juga : Zaman Sudah Canggih, Teknologi Black Box Masih Jadul

Kami mendukung arus bebas informasi, ide, dan pengetahuan, sambil menghormati kerangka hukum yang berlaku, dan bekerja untuk membangun kepercayaan konsumen, privasi, perlindungan data, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kami menyambut Repositori Kebijakan Digital G20 untuk berbagi dan mempromosikan penerapan model bisnis ekonomi digital yang inovatif. Kami menyadari pentingnya antarmuka antara perdagangan dan ekonomi digital. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami pada kecerdasan buatan, teknologi yang muncul dan platform bisnis baru. "

Wilayah Asia terutama negara-negara ASEAN mempunyai peran utama dalam kemajuan digital ekonomi sebagaimana tampak dari data International Monetary Fund (IMF) sebagai berikut:

Digital ekonomi mempunyai karakter yang masif dan eskalatif sebab kemudahan dan kecepatan akses teknologi informasi atau media internet. Hanya dengan sekali sentuh makabisa disebarkan data secara meluas dan berubah dalam sekian banyak  format dalam masa-masa yang singkat.

Utilisasi informasi dari digital ekonomi termasuk pekerjaan pengumpulan data (data collecting); penelisikan data (data crawling); dan analisis perilaku interaksi data (data behavior analyzing).

Data dimaksud mesti dapat dimonetisasi dan divaluasi dalam indikator keuangan sebelumdapat menjadi nilai kompetitif sebagai model bisnis. Model bisnis yang lantas berbasissoftware tidak melulu jaringan dan jasa, baik dalam perniagaan elektronik (e-commerce) maupun teknologi keuangan (FinTech).

Fenomena teknologi keuangan secara digital dibuka dengan bermunculannya model bisnis yang berfokus pada data, tetapi hanya sejumlah perusahaan/korporasi saja yang sudah mencapai akibat finansial yang signifikan.

Hasil dari Survei Global McKinsey 2017, mengindikasikan bahwa penambahan pangsa korporasi yang memakai data dan analisis sebagai model bisnis yang menghasilkanperkembangan finansial. Pertumbuhan keuangan dari perusahaan yang berbasis model bisnis data membutuhkan kombinasi strategi, budaya, dan organisasi yang tepat.

Perusahaan mengerjakan monetisasi data (data monetizing, data capitalization) sebagai alat perkembangan finansial. Walaupun masih dalam evolusi mula nampak sejumlah perusahaan dengan perkembangan tercepat (berkinerja tinggi) telah berada di depan perusahaan-perusahaan yang lainnya.

Baca Juga : Petani Indonesia Bakal Bergaya Modern Berkat Teknologi Kekinian

Digital ekonomi mempunyai potensi penambahan ekonomi kerakyatan di Indonesia dengan 3 pilar “berbagi” yakni berbagi ekonomi (economic sharing), sekian banyak  kepercayaan (trust sharing), dan berbagi pengetahuan (intellectual sharing).

Peran yang terus tumbuh dari platform transportasi online, perniagaan online, edukasi online, menjadikan Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kemajuan digital ekonomi dalam menjangkau tujuan kesejahteraan umum. Pemerintah bareng ekosistem industri terus berupaya memperluas dan memperkuat sektor infrastruktur digital dan sumber daya talenta digital.

2. Koridor Cyber Law dalam Revolusi Industri 4.0

Fenomena teknologi keuangan secara digital dibuka dengan bermunculannya model bisnis yang berfokus pada data, tetapi hanya sejumlah perusahaan/korporasi saja yang sudah mencapai akibat finansial yang signifikan.

Hasil dari Survei Global McKinsey 2017, mengindikasikan bahwa penambahan pangsa korporasi yang memakai data dan analisis sebagai model bisnis yang menghasilkanperkembangan finansial. Pertumbuhan keuangan dari perusahaan yang berbasis model bisnis data membutuhkan kombinasi strategi, budaya, dan organisasi yang tepat.


Perusahaan mengerjakan monetisasi data (data monetizing, data capitalization) sebagai alat perkembangan finansial. Walaupun masih dalam evolusi mula nampak sejumlah perusahaan dengan perkembangan tercepat (berkinerja tinggi) telah berada di depan perusahaan-perusahaan yang lainnya.

Digital ekonomi mempunyai potensi penambahan ekonomi kerakyatan di Indonesia dengan 3 pilar “berbagi” yakni berbagi ekonomi (economic sharing), sekian banyak  kepercayaan (trust sharing), dan berbagi pengetahuan (intellectual sharing).

Peran yang terus tumbuh dari platform transportasi online, perniagaan online, edukasi online, menjadikan Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kemajuan digital ekonomi dalam menjangkau tujuan kesejahteraan umum. Pemerintah bareng ekosistem industri terus berupaya memperluas dan memperkuat sektor infrastruktur digital dan sumber daya talenta digital.

Koridor Cyber Law dalam Revolusi Industri 4.0


Cyber Crime Foto: Pixabay
Peradaban digital ekonomi yang melesat membutuhkan koridor yang meyakinkan terpenuhinya hak dan keharusan para pelaku ekonominya dan terjaganya kepentingan umum. Cyber law terus berupaya mengantisipasi akibat dari Revolusi Industri 4.0 khususnya dengan sudah lahirnya kemajuan digital ekonomi, melewati pendekatan legislasi, regulasi, dan swa-regulasi.

Pendekatan legislasi (legislative approach) ialah upaya untuk menyusun peraturan perundang-undangan sebagai akibat dari tren konvergensi dan sekaligus sebagai antisipasi terhadap gejala konvergensi dari teknologi informasi. Solusi legislatif dalam mendefinisikan rezim hukum baru, atau menyusun kerangka pengaturan, atau regulasi yang baru ialah upaya antisipatif terhadap implikasi konvergensi dan arah kepandaian masa depan dari kemajuan manusia.

Baca Juga : Masuki Era Revolusi Industri 4.0? Kementan Siap!

Sebagaimana yang ditetapkan secara tegas oleh Menteri Komunikasi dan Informatika R.I. Rudiantara bahwa “Undang-Undang ITE (UU Nomor 11 Tahun 2008) yang adalahUU kesatu di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang menjadi pionir dalam menempatkan dasar penataan dan perlindungan dalam bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Daniel Malan dalam tulisannya "The Law Can't Keep Up With New Tech. Here's How To Close The Gap", menyerahkan narasi bahwa mengetahui skala dan kompleksitas ekonomi global serta pengetahuan kita mengenai sifat manusia, maka akan paling naif untuk melulu mengandalkan spontanitas dan kesukarelaan dari perilaku etis pribadi serta korporasiguna meyakinkan keadilan atau menambah martabat manusia pun masyarakat.

Pemberlakuan legislasi dan regulasi yang digabungkan  dengan penegakan hukum yang serius, tetap dibutuhkan untuk beri panduan perilaku masyarakat dan meyakinkansupremasi hukum.

Namun pendekatan ini tidak jarang menghasilkan permainan kucing dan tikus (cat and mouse game) antara regulator dan pelaku ekonomi.

Individu dan korporasi yang taat hukum menghabiskan tidak sedikit waktu serta keuangan untuk menggali celah hukum sekedar menjangkau kepatuhan teknis saja, sedangkan yang lain mengerjakan 'akrobatik' hukum sampai-sampai ketidakpatuhan mereka masih tidakbisa terdeteksi.

Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa destinasi pokok dari hukum bilamana hendak direduksi pada satu urusan saja ialah ketertiban (order), ketertiban ialah tujuan pokok dan kesatu dari segala hukum dan keperluan terhadap ketertiban ini adalahsyarat pokok (fundamental) untuk adanya sebuah masyarakat insan yang teratur.

Di samping ketertiban, destinasi lain daripada hukum ialah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut keterangan dari masyarakat dan zamannya.

Untuk menjangkau ketertiban dalam masyarakat ini, dicoba adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat. Pemahaman yang urgen sekali bukan saja untuk suatu kehidupan masyarakat teratur, namun adalahsyarat mutlak untuk suatu organisasi hidup yang mendahului batas-batas ketika sekarang.

Karena itulah ada lembaga-lembaga hukum seperti contohnya dalam (1) lembaga perkawinan, yang memungkinkan kehidupan yang tak dikacaukan oleh hubungan laki-laki dan perempuan; (2) lembaga hak milik; dan (3) lembaga kontrak yang mesti ditepati oleh pihak-pihak yang menyepakatinya.

Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya maka insan takbarangkali mengembangkan bakat-bakat dan keterampilan yang diserahkan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat lokasi hidup. Sjachran Basah secara lebih konstruktifmenyatakan 5 (lima) faedah hukum dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat, yakni sebagai berikut:

Direktif bahwa hukum bermanfaat sebagai pengarah dalam membina untuk menyusun masyarakat yang hendak dijangkau sesuai dengan destinasi kehidupan bernegara;

Integratif bahwa hukum bermanfaat sebagai pembina kesatuan bangsa;

Stabilitatif bahwa hukum bermanfaat sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan ekuilibrium dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;

Perfektif bahwa hukum bermanfaat sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak penduduk negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; dan

Korektif bahwa hukum bermanfaat baik terhadap penduduk negara maupun administrasi negara dalam menemukan keadilan.

Revolusi Industri 1.0 sampai Revolusi Industri 3.0 membebaskan insan dari kekuatan hewan, memungkinkan buatan massal dan membawa keterampilan digital untuk miliaran orang. Revolusi Industri 4.0 pada dasarnya sangat bertolak belakang dengan ditandaisekian banyak  teknologi baru yang menggabungkan dunia fisik, digital dan biologis.

Hal tersebut memengaruhi seluruh disiplin ilmu, ekonomi, dan industri, dan bahkan ide-ide yang menantang mengenai “apa” dengan kata lain menjadi manusia. Pergeseran dan gangguan yang terjadi menjadikan insan hidup di masa yang sarat dengan janji dan bahaya besar.

Dunia mempunyai potensi guna menghubungkan miliaran lebih tidak sedikit orang ke jaringan digital, secara mengharukan meningkatkan efisiensi organisasi dan bahkan mengelola aset dengan teknik yang dapat menolong meregenerasi lingkungan alam serta berpotensi disrupsi terhadap revolusi-revolusi industri sebelumnya.

Klaus Schwab dalam tulisannya "The Fourth Industrial Revolution" sebagaimana dimuat dalam Foreign Affairs, mempunyai keprihatinan besar bahwa organisasi bisnis barangkali tidakbisa beradaptasi; pemerintah bisa gagal memakai dan menata teknologi baru untukmenciduk manfaatnya; pergeseran dominasi akan membuat masalah ketenteraman yang baru dan penting; ketidaksetaraan dapat tumbuh; dan fragmentasi masyarakat.

Schwab menanam pula evolusi terbaru ke dalam konteks historikal; menguraikan teknologi utama (mainstream) yang mendorong Revolusi Industri 4.0; membahas akibat utama pada pemerintah, bisnis, masyarakat sipil dan individu; dan menyarankan teknik untuk menanggapi hal-hal dimaksud.

Perlu kepercayaan bahwa Revolusi Industri 4.0 berada dalam kendali sekitar kita mampubekerjasama lintas geografis, sektoral, dan disiplin untuk mengetahui peluang yang dihadirkannya dalam kemajuan manusia.

Schwab secara khusus mengaku seruan untuk para pemimpin dan penduduk negara guna "bersama membentuk masa mendatang yang bekerja untuk seluruh dengan menanam orang-orang terbaiknya, memberdayakan mereka dan terus-menerus mengingatkan diri anda bahwaseluruh teknologi baru ini ialah alat kesatu dan utama yang diciptakan oleh orang-orang guna manusia".

Revolusi Industri 4.0 mempunyai implikasi atau akibat terhadap bagaimana faedah hukum di dalam masyarakat. Sehingga butuh didekati dari pemahaman Teori Hukum.

Teori Hukum ialah cabang dari Ilmu Hukum yang dalam sebuah perspektif interdisipliner secara kritikal menganalisis sekian banyak  aspek dari fenomena hukum setiap secara tersendiri dan dalam kaitan borongan mereka, baik dalam konsepsi teoretikal mereka maupun dalam penjabaran praktikal mereka, dengan mengarah pada sebuah pemahaman yang lebih baik dalam, dan suatu keterangan yang bening atas bahan-bahan yuridikal.

Baca Juga : Tingkatkan Pembangunan dengan Sistem Informasi Desa

Revolusi Industri 4.0 mampu menghasilkan kepercayaan, masing-masing orang yang berkontribusi mesti bekerjasama dan menikmati hubungan dengan destinasi bersama. Lebih tidak sedikit transparansi mengenai bagaimana kita menata dan mengelola teknologi ini ialah kunci, seperti pun model ketenteraman yang meningkatkan keyakinan diri anda bahwa sistem ini tidak bakal diretas, dikenali, atau menjadi alat persaingan oleh mereka yang mengendalikannya.

Revolusi Industri 4.0 memberi akibat pada konsep membawa semuanya bersama, bahwa inovasi dalam kepintaran buatan, bioteknologi, robotika, dan teknologi baru lainnyabakal mendefinisikan pulang apa dengan kata lain menjadi insan dan bagaimana anda berinteraksi satu sama beda dan planet ini. Kemampuan kami, identitas kami, dan potensi kami seluruh akan berevolusi seiring dengan teknologi yang kami buat.

Dalam sejumlah dekade mendatang, anda harus membina pagar pembatas yang menjagaperadaban Revolusi Industri 4.0 di jalur guna memberi manfaat untuk seluruh umat manusia. Kita mesti mengenali dan mengelola potensi akibat negatif yang bisa mereka miliki, khususnya di bidang kesetaraan, pekerjaan, privasi, dan kepercayaan.

Kita mesti secara sadar membina nilai positif ke dalam teknologi yang anda buat,beranggapan tentang bagaimana mereka bakal digunakan, dan merancangnya dengan penerapan etika dalam benak dan mendukung teknik kolaboratif guna melestarikan apa yang pentinguntuk kita.

Upaya ini menuntut seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah, pembuat kebijakan, organisasi internasional, regulator, organisasi bisnis, akademisi, dan masyarakat sipilguna bekerja sama mengendalikan teknologi yang powerful dengan teknik yang memberi batas risiko dan membuat dunia yang sejalan dengan tujuan bareng untuk masa depan.

Kita seluruh sebagai pribadi, penduduk negara, karyawan, investor, dan pemberi pengaruh sosial, ialah pemangku kepentingan yang sangat urgen dalam Revolusi Industri 4.0, sebagaimana ditegaskan oleh Klaus Schwab dalam “The Fourth Industrial Revolution” bahwa “The Fourth Industrial Revolution can compromise humanity's traditional sources of meaning—work, community, family, and identity—or it can lift humanity into a new collective and moral consciousness based on a sense of shared destiny. The choice is ours”.

3. Teori Hukum Konvergensi sebagai Fundamental Yurisdiksi Virtual


Ilustrasi palu hakim Foto: Pixabay
Cyber law mempunyai peran yang tidak dapat digantikan dalam ekosistem Revolusi Industri 4.0 sebagai upaya pencapaian destinasi masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bawa peran hukum dalam pembangunan ialah untuk memastikan bahwa perubahan tersebut terjadi dengan teknik yang tertata yang didasarkan oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya.

Perubahan yang teratur melewati prosedur hukum, baik berwujud perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan. Perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) adalahtujuan kembar daripada masyarakat yang sedang membina maka cyber law menjadisebuah alat yang tidak dapat dilalaikan dalam Revolusi Industri 4.0.


Peran cyber law sebagaimana dimaksud ialah suatu perangkat pembaharuan masyarakat, sehingga mewajibkan masyarakat mempunyai pengetahuan lebih tidak sedikit dan luas dari cyber law.

Seorang berpengalaman hukum di sebuah masyarakat yang sedang membina dalam ekosistem Revolusi Industri 4.0 mesti memahami interaksi antara hukum dengan faktor-faktor beda dalam pertumbuhan masyarakat, khususnya variabel-variabel teknologi, ekonomi, dan sosial. Cyber law mewajibkan dilakukannya analisis fungsionil dari sistem hukum sebagaiborongan dan kaidah-kaidah serta lembaga-lembaga sosial tertentu.

Sistem Hukum sebagaimana dimaksud dapat diterangkan melalui pendekatan Teori Hukum dan Ilmu Hukum.

Teori Hukum ialah teorinya Ilmu Hukum, sebagaimana yang dicerna dari Sudikno Mertokusumo bahwa teori hukum bersangkutan dengan hukum pada lazimnya dan dikenal sebagai meta teori Ilmu Hukum.

Teori Hukum dipakai untuk menuntaskan masalah-masalah hukum tertentu yang mendasar, yang sehubungan dengan masalah-masalah hukum positif (legal problems, legislations issues, regulations disputes) namun jawabannya tidak dapat ditelusuri atau diketemukan dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan).

Sudikno dengan tegas mengkualifikasikan bahwa Teori Hukum ialah teorinya Ilmu Hukum, dan Ilmu Hukum ialah teorinya ketentuan perundang-undangan (legislasi dan regulasi) dan praktik hukum (law in actions).

Teori Hukum ialah sebuah upaya guna pada pekerjaan mempelajari hukum, mengintegrasikan lagi hukum ke dalam konteks total dari keterberian-keterberian faktual dan keyakinan-keyakinan ideal yang hidup yang berhubungan padanya, sehingga dapat mengintegrasikannya ke dalam masyarakat (pergaulan hidup).

Tiap ilmu atau tiap cabang ilmu memisahkan diri dari yang beda tidak khususnya oleh pokok-telaahnya (objeknya) namun oleh metodenya, yakni teknik khas yang dengannya orang bekerja untuk mendapat  pengetahuan ilmiah. Metode dari Teori Hukum tidak bisa lain kecuali interdisipliner sintetikal. Teori Hukum dengan cara interdispliner mengemban suatu faedah konvergensi atau menggabungkan (overkoepelen) dan, lebih lagi, mensintetisasi dalam borongan dari Ilmu Hukum.

Teori Hukum mesti bisa secara ilmiah memperlihatkan secara pantas densitas darifakta ini sebagaimana dalam keseluruhannya dirasakan oleh tiap orang yang berurusan dengan hukum atau yang berpartisipasi pada pembentukan hukum.

Kenyataan mewujudkan sebuah keseluruhan, kebenaran yang tidak dapat dibagi (ondeelbaar) serta tidak terdapat realitas yuridikal dan tidak terdapat kebenaran yuridikal, tetapi yang ada ialah realitas dan kebenaran kemanusiaan dan kemasyarakatan, yang di dalamnya hukum mensituasikan diri. Pada akhirnya, urusan mempelajari aspek hukum secara terpisahbakal menjadi tidak ilmiah sebab tidak setia pada kebenaran.

Hukum mengemban faedah ekspresif, yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilaikebiasaan dan keadilan.

Di samping itu, hukum pun mengemban faedah instrumental, yaitu sarana untuk membuat dan merawat ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas; sarana guna melestarikan nilai-nilai kebiasaan dan mewujudkan keadilan; sarana edukasi dan pengadaban masyarakat; sarana mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; dan sarana guna pembaharuan masyarakat (mendorong, mengkanalisasi, dan menunjukkan perubahan masyarakat).

Dalam masyarakat pasca-kolonial yang sedang menjalani evolusi sosial yang mendasar danmerangkum seluruh bidang kehidupan secara simultan, maka perundang-undangan memegang peranan berpengaruh dalam pembangunan tata-hukum nasional serta menjalankan faedah hukum sebagai sarana edukasi dan evolusi masyarakat.

Baca Juga :  perkembangan teknologi informasi hardware dan software

Yurisprudensi berperan untuk menyokong dengan menjabarkan peraturan perundang-undangan dakam putusan konkretnya. Dalam kaitan ini, maka Ilmu Hukum yang adekuat sangatdiperlukan sebagai sarana intelektual untuk menolong proses pembentukan hukum melewati perundang-undangan dan yurisprudensi, serta menolong penyelenggaraan hukum menjalankanfaedah hukum sebagai sarana edukasi dan pembaharuan masyarakat.

Klaus Schwab sang pendiri World Economic Forum meyakini bahwa fase Revolusi Industri 4.0bakal dibangun di dekat “cyber-physical systems” (sistem cyber-fisik) dengan mengaburkan fisik, digital dan biologis. Ketika insan merangkul umur teknologi digital maka saya dan anda butuh dihadapkan dengan kendala etika baru dan menyerukan diperlukannya undang-undang baru. Dalam sejumlah kasus, semua kode moral barangkali perlu di-boot ulang (reboot), sebab itulah sifat terobosan teknologi.

Untuk menjangkau tujuan hukum yang progresif, yaitu hukum yang mengabdi insan dan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat, maka secara hermeneutis seluruh metode interpretasi butuh diupayakan. Sehingga untuk memutuskan apa arti hukum yang tertera dalam sebuah perundang-undangan yang menyusun peradaban ekonomi digital perludilaksanakan menurut aturan hukum positif yang dicerna (diinterpretasi) menurut:

a. Gramatikal, cocok makna kata dan struktur kalimatnya.

b. Historikal, konteks latar belakang sejarah.

c. Teleologikal, dalam kaitan dengan tujuannya yang menilai isi aturan hukum positif tersebut.

d. Sistematikal, dalam konteks hubungan aturan-aturan positif yang lainnya.

e. Sosiologikal-Teknologikal, secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor fakta kemasyarakatan dan ekonomi serta teknologi.

f. Filosofikal, dengan mengacu nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental.

g. Futurologikal, dalam proyeksi ke masa depan.

Teori Hukum Konvergensi adalahpemahaman konseptual dan teoretikal dari penyatuan (convergence) variabel-variabel teknologi, ekonomi, dan hukum terhadap hubungan insan dan masyarakat dalam Revolusi Industri 4.0, baik dalam tataran nasional, regional maupun tataran internasional.

Paradigma dari konvergensi tatanan hukum dapat dilaksanakan pemahaman yang lebih mendalam dengan mengkaji pendekatan konsepsi konvergensi dan konsepsi non-konvergensi hukum. Pendekatan untuk menggali kebersangkutanan dengan persamaan atau perbedaan antara sistem hukum, atau mencocokkan sistem hukum yang bertolak belakang diharapkan dapat menyatakan pentingnya konsepsi konvergensi hukum.

0 komentar:

Posting Komentar