Rabu, 10 April 2019

Teknologi Informasi | Teknologi Informasi E Government

Teknologi Informasi | E-Government Sebuah 
Keharusan, Bukan Pilihan



Teknologi Informasi Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalahbabak baru untuk tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kepandaian tersebut, semua instansi pemerintah wajib merealisasikan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-government.
Sebenarnya, pemakaian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merupakan benih dari e-government bukan barang baru di tanah air,tergolong di kalangan birokrasi pemerintah. Namun, dalam implementasinya masih mempunyai sifat silo-silo, sampai-sampai terjadi inefisiensi.Bagi memetakan e-government secara nasional, tahun 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukanpenilaian penerapan e-government pada 616 instansi pemerintah.
     Hasilnya, sejumlah 82 instansi pemerintah (13,31%) berpredikat baik,paling baik, dan memuaskan. Sedangkan, 534 instansi pemerintah (86,69%) berpredikat lumayan dan kurang. Potret SPBE Nasional tersebut belumcocok target yang diinginkan mencapai kelompok predikat baik, dengan indeks 2,6 atau lebih yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2020. Hasil penilaian itu di berikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pekan lalu.
Dalam peluang tersebut, JK mengungkapkan sejumlah kenyataan mengenaipemakaian teknologi informasi dalam kehidupan keseharian maupun dalam pemerintahan. JK mengisahkan, andai dulu masyarakat perlu memungut nomor antrean guna urusan perbankan, sekarang urusan tersebut dapat selesai dalam cengkeraman tangan.
     Digitalisasi tata kelola pemerintahan ini pun merupakan tahapan nyata reformasi birokrasi yang bermuara pada penambahan kualitas layanan publik. Seiring pertumbuhan zaman, birokrasi pemerintahan juga harus beradaptasi. Implementasi e-government akan mengurangi praktik culas dalam birokrasi, laksana pungutan liar, suap menyuap, bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Di tengah kendala dunia menghadapi revolusi industri 4.0 ini, penerapan e-government untuk penyelenggara negara ialah sebuah keharusan, bukan pilihan.
“Karena tersebut dengan Perpres 95 Tahun 2018, mestilah seluruh instansi pemerintah terus mengembangkan e-government,” tegas JK.
     Bedasarkan Perpres tersebut, seluruh pelaksana negara mulai dari pusat hingga wilayah "dipaksa" untuk merealisasikan e-government secara terintegrasi sebagai babak baru pengelolaan seluruh urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat merealisasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dalam peluang itu, Menteri PANRB Syafruddin mengatakan, hasil penilaian ini bukan menggali yang menang dan kalah, namun sebagai pemicu semua instansi pemerintah untuk membina SPBE secara nasional. “Tugas ini tidak saja bertumpu pada Tim Percepatan SPBE Nasional, tetapi oleh anda semua,” ungkapnya.
     Digitalisasi sistem pemerintahan ini ialah salah satu teknik untuk mereformasi birokrasi yang bermuara pada pelayanan publik yang prima. Penerapan SPBE secara optimal akan dominan  pada integrasi sistem sehingga menambah efektivitas dan efisiensi. Semua pimpinan instansi pemerintah, dari pusat sampai daerah, mesti menyokong akselerasi SPBE pada tiga domain utama, yakni kebijakan, tata kelola, dan layanan.
Keamanan data
Seiring dengan penerapan e-government ini, pasti ada sebanyak kekhawatiran, salah satunya ialah keamanan data. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang adalahanggota Tim SPBE Nasional, berperan sebagai penjaga keamanan untuk sistem ini.
     Direktur Proteksi Pemerintah BSSN, Ronald Tumpal mengatakan, BSSN bertugas mengidentifikasi, analisis kemampuan, kelemahan, peluang, dan ancaman serta mencerminkan hubungan antara proses bisnis, aplikasi, dan infrastruktur ketenteraman SPBE.
Dalam konteks itu, BSSN mengontrol dua area, yaitu arsitekturketenteraman SPBE secara umum, dan arsitektur serta desain infrastrukturguna keamanan software berbasis web serta perlengkapan bergerak," tutur Ronald.
Pengukuran hasil pengujian kerentanan terhadap aspek ketenteraman informasi dengan memakai Common Vulnerability Scoring System (CVSS) versi 3.0. Hasil skor itu bernilai numerik yang bisa diterjemahkan ke dalam representasi kualitatif (seperti low, medium, high, dan critical) untukmenolong organisasi menilai dan memprioritaskan proses pengelolaan kerentanan secara tepat.
“Ketika ada hasil dengan kelompok 'tinggi', maka secara otomatissoftware tersebut ditetapkan tidak lulus pengujian,” jelas Ronald.
Penerapan software untuk SPBE juga sehubungan dengan tugas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), yang pun menjadi anggota Tim SPBE Nasional. Salah satu tugas utama BPPT dalam penerapan e-governmentialah mengoordinasi dan memberi pendampingan manajemen pengetahuan untuk seluruh instansi pemerintah.
Manajemen pengetahuan berfungsi untuk mengurangi pengulangan upaya guna mendapatkan sebuah pengetahuan, mengurangi ongkos dan masa-masa operasional layanan SPBE, dan menambah kompetensi operator. Dengan pengelolaan ilmu pengetahuan yang baik, juga dapat memberdayakan operator, penerima guna SPBE, staf TIK, dan analis proses bisnis. Tujuan akhir adanya manajemen pengetahuan ini ialah peningkatan kualitas layanan SPBE.
     BPPT pun mempunyai peran guna mengaudit software dan infrastruktur SPBE yang bertujuan untuk memutuskan tingkat kecocokan dengan kriteriaatau standar yang sudah ditetapkan. Audit teknologi informasi inimencakup pemeriksaan pada empat urusan pokok, yaitu penerapan tata kelola dan manajemen TIK, fungsionalitas TIK, kinerja yang dihasilkan, serta aspek TIK lainnya.
Pelaksanaan audit mesti berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pengawasan audit, penilaian audit, dan pelaporan audit.
“Audit software dan infrastruktur wajib dilakukan paling tidak banyak satu kali dalam dua tahun,” jelas Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Michael Andreas.
Meski seluruh anggota Tim SPBE Nasional telah bekerja lumayan baikcocok tupoksinya, masih terdapat sejumlah tantangan yang dirasakan instansi pemerintah dalam merealisasikan SPBE. Kendala yang ketika inididatangi antara beda infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai. Bahkan di sejumlah daerah yang masuk dalam kelompok 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), masih ada tantangan energi listrik yang belum optimal.
Untuk menuntaskan kendala-kendala itu, Tim SPBE bakal memberikantuntunan langsung untuk instansi pemerintah. “Dari Tim SPBE akankerjakan intervensi untuk penambahan SPBE. Kita akan kerjakan pembinaan terhadap hasil evaluasi,” ujar Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan SPBE Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana, Imam Machdi.
     SPBE tak sekadar mengolah administrasi pemerintahan yang awalnya manual, menjadi digital atau komputerisasi. Lebih dari itu, sistem antar unit kerja bahkan antar instansi mesti terhubung atau terintegrasi.
“Kita hendak keterpaduan penerapan SPBE di pusat, daerah, dan secara nasional,” imbuh Imam.
Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim SPBE pasti akan didasarkan pada hasil evaluasi. Imam menjelaskan, format pembinaan tersebut ada yangeksklusif dan umum, tergantung pada hasil penilaian yang diterima olehsebuah instansi. Dengan pembinaan langsung ini, diinginkan implementasi SPBE bakal optimal dan tepat sasaran.
Arsitektur sampai rencana induk SPBE Nasional tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 mengenai SPBE. Landasan hukum tersebut jugamenata tentang peran setiap anggota Tim SPBE. Tim SPBE terdiri dari Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPPT, serta BSSN.
“Dengan Perpres SPBE kita menginjak babak baru. Ibarat main sepak bola, ini ialah babak kedua,” pungkas Imam.

Baca Juga : Seluruh penyelenggara negara mulai dari pusat hingga daerah "dipaksa" untuk menerapkan e-government.

0 komentar:

Posting Komentar