Senin, 08 April 2019

Teknologi Informasi | Fungsi Teknologi Informasi Capture

Teknologi Informasi | OJK: Fintech Harus Punya
 Manfaat Bagi Perekonomian Nasional


Teknologi Informasi  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginginkan perkembangan industri keuangan berbasis teknologi atau yang ketika ini populer dengan sebutan teknologikeuangan (tekfin) yang paling pesat dapat dimanfaatkan guna kepentingan perekonomian nasional dan masyarakat, dengan tetapmengkhususkan aspek perlindungan konsumen.
Berdasarkan keterangan dari Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam seminar di Universitas Sebelas Maret, Solo, Sabtu, pertumbuhan "tekfin" atau yang akrab dikenal sebagai "fintech" seharusnya dapat memiliki tidak sedikit manfaat di Indonesia menilik tingkat inklusifinansial nasional yang masih rendah.
Dengan jumlah warga yang besar dan demografi warga yang tersebar, tingkat inklusi finansial pada 2016 sebesar 67,8 persen.
"Perkembangan fintech ialah keniscayaan, untuk tersebut OJK mengarahkannya supaya bermanfaat guna perekonomian nasional dan kepentingan masyarakat luas serta mengkhususkan perlindungan terhadap masyarakat," katanya melalui penjelasan tertulis diterima di Jakartadikutip Antara, Minggu (10/3).

Lihat juga:OJK Sebut Butuh UU guna Atur Fintech

Berdasarkan keterangan dari hasil penelitian Bank Dunia, sejumlah 20 persen eskalasi inklusi finansial melalui adopsi layanan finansial digital akan meluangkan tambahan 1,7 juta pekerjaan, bahkan lebih di negara berkembang.
     Indonesia pun mempunyai modal besar untuk menyokong perkembangan fintech yakni jumlah masyarakat ruang belajar menengah yang menjangkau 45 juta orang, serta total pemakai internet yang menjangkau 150 juta.
untuk mendorong guna fintech, OJK telah meluangkan kerangka penataan dan pemantauan yang menyerahkan fleksibilitas ruang inovasi tetapi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness (TARIF).
Fleksibilitas itu dilaksanakan antara lain melewati penyediaan payung hukum inovasi finansial digital dan penataan per produk laksana layanan inovasi finansial keuangan digital, layanan digital banking, peer to peer lending dan equity crowdfunding.
Khusus guna layanan pinjam meminjam atau "peer to peer lending", OJK pun telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untukmemutuskan standar (code of conduct) dengan memakai pendekatan disiplin pasar yang berlaku untuk anggotanya, meluangkan Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab, yang menyerahkan panduan etika serta perilaku bertanggung jawab untuk anggota AFPI.
     Terkait pertumbuhan tekfin P2P Lending, sampai Januari 2019 akumulasi pinjaman terdaftar Rp25,9 triliun, dengan total pinjaman Rp5,7 triliun, perusahaan tercatat atau berizin 99 perusahaan, jumlah tabungan lender (pemberi pinjaman) 267.496 dan jumlah tabungan borrower (peminjam) 5.160.120 rekening.
Untuk membina perlindungan untuk masyarakat pemakai fintech P2P lending OJK terus meminta supaya masyarakat melulu bertransaksi melewati fintech P2P lending yang tercatat dan berizin OJK.
Masyarakat diminta menghindari fintech illegal yang oleh Satgas Waspada Investasi telah sukses dideteksi dan jumlahnya menjangkau 803 entitas. Satgas Waspada Investasi telah meminta Kemkominfo untuk memblokir fintech illegal tersebut.
"OJK pun meminta untuk masyarakat yang telah menjadi korban fintech illegal guna segera melaporkannya ke pihak Kepolisian. OJK bareng AFPI telah membina dan mendirikan standar pemantauan berbasis market conduct yang menekankan faedah perlindungan konsumen," tukasnya. (mik)

0 komentar:

Posting Komentar